MEMBANGUN ETIKA DEMOKRASI

“Demokrasi akan maju dan berkembang jika semua pihak memahami makna demokrasi itu dalam kehidupan sehari-hari. Etika berdemokrasi juga perlu dijaga agar kehidupan sosial dan politik menjadi lebih baik.”

Istilah demokrasi telah lama didengungkan, bahkan sejak pertama kali berdirinya negara Republik Indonesia secara resmi. Di era reformasi sekarang ini, istilah demokrasi makin membahana sebagai jargon politik. Mau tidak mau, suka tidak suka, alam demokrasi yang kita rasakan saat ini adalah pilihan rasional (walaupun bukan pilihan terbaik, -red) setelah bangsa ini  mengalami fase otoritarian, di bawah rezim diktator orde baru selama kurang lebih 32 tahun. Melalui gerakan reformasi, mahasiswa dan rakyat Indonesia bersatu untuk berjuang menumbangkan pemerintahan Soeharto. Rezim Orde Baru kemudian digantikan pemerintahan transisi demokrasi hingga saat ini.

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Begitulah pemahaman yang paling sederhana tentang demokrasi yang diketahui oleh hampir semua orang. Dengan kata lain kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Ruh demokrasi adalah kebebasan, artinya rakyat diberi kebebasan dalam segala hal berpikir, berbicara, dan bertindak.

Namun, demokrasi pada prinsipnya tidak sekedar tentang kebebasan, tapi yang paling esensi dari itu semua adalah tanggung jawab rakyat sebagai warga negara di dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada intinya demokrasi adalah persamaan hak dan kedudukan dari setiap warga negara di dalam sebuah negara yang demokratis.

Demokrasi dalam praktiknya mensyaratkan satu hal penting yang harus senantiasa ada, hal tersebut adalah ETIKA. Sikap saling menghormati dan menghargai, serta tanggung jawab yang dibingkai dalam pranata hukum, peraturan perundang-undangan, norma, dan atau fatsun politik. Demokrasi yang mengabaikan etika akan menjadi bola liar yang dapat menghancurkan tatanan kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia.

Pentingnya etika dalam berdemokrasi merupakan suatu keniscayaan karena demokrasi tanpa etika akan menimbulkan banalitas dan inkonsistensi yang mudah merusak kredibilitas dan kepercayaan publik. Etika sangat erat hubungannya dengan perilaku, karenanya perilaku para elit politik dalam berdemokrasi menjadi sangat penting untuk menjadi perhatian.

Dalam era otonomi daerah dimana kepala daerah gubernur, bupati/walikota dipilih secara langsung oleh rakyat melalui sistem pemilihan umum (pemilukada). Saat ini, di Indonesia sedang maraknya perhelatan akbar pemilihan kepala daerah secara langsung baik pemilihan gubernur, bupati/walikota. Ada 171 daerah yang sedang melakukan pemilihan kepala daerah sebagai salah satu bentuk perwujudan kehidupan berdemokrasi.

Pemilukada harusnya menjadi pesta demokrasi bagi rakyat terutama dalam hal memilih pemimpin untuk daerahnya, tetapi faktanya malah menjadi ajang pertarungan para calon gubernur, bupati/walikota untuk sekedar merebut dan/atau mempertahankan kekuasaan. Mereka banyak menyuguhkan perilaku tidak beretika dalam demokrasi politik tersebut.

Berikut beberapa perilaku politisi yang jauh dari etika demokrasi politik dalam pemilukada: melakukan pelanggaran kampanye seperti black campaign, negative campaign, mencuri start kampanye, money politic, mengobral janji-janji palsu, saling menghina dan mencaci antarsesama calon, kecurangan dalam DPT, serta berbagai bentuk pelanggaran lainnya.

Jadi, apa yang kita lihat di sekitar kita saat ini adalah berbagai bentuk pelanggaran etika berdemokrasi dari para kandidat calon yang notabene akan kita pilih sebagai pemimpin di daerah kita untuk lima tahun ke depan, inilah perilaku para elit politik yang mengabaikan etika dalam berdemokrasi. Apakah kita akan memilih orang-orang yang tidak beretika seperti ini?

Saya pikir masyarakat kita sudah semakin cerdas dalam menentukan pilihan terbaiknya, memilih pemimpin yang beretika. kita harus lebih kritis dalam melihat fenomena kehidupan berpolitik di sekitar kita. Karena, setiap kita memiliki hak untuk memilih calon pemimpin kita ke depan.

Pemimpin yang tidak hanya sebagai politisi apalagi politisi yang tidak beretika dan korup, tapi seorang negarawan yang mengerti permasalahan dan kondisi, berjuang untuk kesejahteraan rakyat, bangsa, serta negaranya. Semoga kita semakin santun dalam berdemokrasi, sehingga perbaikan menuju tatanan berbangsa dan bernegara akan segera terwujud.

Febriansyah Trainer

Profesional Trainer, Writer, Entrepreneur, Blogger and Traveler

Tinggalkan Komentar

%d blogger menyukai ini: