MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK (RIPLEY & FRANKLIN)

Menurut Ripley dan Franklin, implementasi adalah apa yang terjadi sesudah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi menuju pada sejumlah kebijakan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Kriteria pengukuran keberhasilan implementasi menurut Ripley dan Franklin (1986: 12) didasarkan pada tiga aspek, yaitu:

  1. Tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang.
  2. Adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah.
  3. Pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program yang ada terarah.

Ripley memperkenalkan pendekatan “kepatuhan” dan pendekatan “faktual” dalam implementasi kebijakan (Ripley & Franklin, 1986: 11). Pendekatan kepatuhan muncul dalam literatur administrasi publik. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada tingkat kepatuhan agen atau individu bawahan terhadap agen atau individu atasan. Perspektif kepatuhan merupakan analisis karakter dan kualitas perilaku organisasi. Menurut Ripley, paling tidak terdapat dua kekurangan perspektif kepatuhan, yakni:

  1. Banyak faktor non-birokratis yang berpengaruh tetapi justru kurang diperhatikan, dan
  2. Adanya program yang tidak didesain dengan baik.

Perspektif kedua adalah perspektif faktual yang berasumsi bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yang mengharuskan implementor agar lebih leluasa mengadakan penyesuaian.

Kedua perspektif tersebut tidak kontradiktif, tetapi saling melengkapi satu sama lain. Secara empirik, perspektif kepatuhan mulai mengakui adanya faktor eksternal organisasi yang juga mempengaruhi kinerja agen administratif. Kecenderungan itu sama sekali tidak bertentangan dengan perspektif faktual yang juga memfokuskan perhatian pada berbagai faktor non-organisasional yang mempengaruhi implementasi kebijakan (Grindle, 1980: 7).

Berdasarkan pendekatan kepatuhan dan pendekatan faktual dapat dinyatakan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh tahap implementasi dan keberhasilan proses implementasi ditentukan oleh kemampuan implementor, yaitu:

  1. Kepatuhan implementor mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan, dan
  2. Kemampuan implementor melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh eksternal dan faktor non-organisasional, atau pendekatan faktual.

Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya.

 

Febriansyah Trainer

Profesional Trainer, Writer, Entrepreneur, Blogger and Traveler

3 tanggapan untuk “MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK (RIPLEY & FRANKLIN)

  • 29 Juni 2012 pada 9:10 pm
    Permalink

    boleh tau ga k referensinya dari mana

    Balas
  • 10 April 2014 pada 1:03 am
    Permalink

    bisa minta gambar kerangka konsep dari teori ripley n franklin?

    Balas
  • 5 April 2017 pada 7:46 pm
    Permalink

    mau Tanya teori ripley bias di lihat di buku apa atau pengarangnya siapa?

    Balas

Tinggalkan Komentar

%d blogger menyukai ini: